Historical Perception, Collateral Accounts and the Wealth of the World,
Are the "Royal Families of the World" still running things?
original title before DrBubb changed it:
"Mr Whistleblower, working with OITC" says...
==========================
(request from drBubb to BHP-T.):
Please provide a summary here.
No one will read all this, unless they have some idea of what you are talking about
Is it this:
The OITC and the Royal Families of the world will eventually provide $55 Trillion to save the world from it current
worsening mess. But if our leaders choose to take it, it will come with a new global currency, and a new system
of leadership.
How do bits like this fit in ?:
1/ "If you carefully analyse our information, especially our method of introducing financial assistance to any one country, you will appreciate that the methodology and mechanisms employed by the OITC actually avoid a uni-polar system and allows for each country to gain Financial Independence from what is commonly referred to as colonialism by one or more of the so-called greater nations.
2/ "Only 2 years ago, we came across a group who referred themselves as “Knights Templar” attempting to buy Gold which was stolen out of the Philippines and Thailand. They were working with the Federal Reserve and Deutsche Bank in Germany. Another example happened quite recently with another general inquiry to us. This one we saw through quite quickly and as it turns out we are now aware of how, in part, the “Jews” control many countries in Africa, utilising such organisations as the IMF, WB, and even the UN, plus various Intelligent Agencies."
==========================
Communications between us and a person, Mr Whistleblower, working with OITC.
We are asking for comments regarding the presentation and additional info.
Our text is black, his response in bold.
Source :
http://www.greenenergyinvestors.com/index.php?showtopic=6734&mode=threaded
ZIMBIO
Monday, 12 September 2011
Keluarga Keraton Minta Diperhatikan
KOMPAS/ELOK DYAH MESSWATI
Pangeran Raja Adipati Arief Natadiningrat, Putra Mahkota Keraton Kasepuhan Cirebon, menyerahkan payung sebagai penanda dimulainya pawai alegoris Panjang Jimat untuk memperingati Maulid Nabi.
Sabtu, 10 Januari 2009 | 09:01 WIB
SERANG, SABTU — Keturunan keraton dan kesultanan se-Indonesia yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Kerajaan Se-Nusantara (FSKN) meminta perhatian pemerintah. Sebab, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini lahir berkat penyerahan aset kerajaan kepada republik dengan ikhlas.
Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal FSKN, Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Gunarso G Kusumodiningrat, di sela-sela Mukernas FSKN yang dihadiri 46 perwakilan keturunan raja-raja Nusantara di Hotel Le Dian, Serang, Jumat (9/1) kemarin.
"Kami minta perhatian pemerintah, khususnya untuk melestarikan aset kerajaan yang tersebar di Nusantara ini," kata KPH Gunarso.
Dikatakan pula, FSKN merupakan kumpulan keluarga keturunan raja dan atau sultan yang berdiri pada Agustus 2007. Organisasi ini lahir untuk melestarikan budaya kerajaan yang tersebar di Indonesia.
Saat ini anggotanya mencapai 118 dari 200 keturunan raja di Nusantara. Jumlah ini merupakan hasil penelitian dari Lembaga Pengembangan Penelitian Kerajaan Nusantara (LP2KN).
"Seluruh anggota itu tercatat di Leyden, Belanda. Dan itu tidak bisa ngaku-ngaku, karena seluruhnya diteliti oleh LP2KN," tegas KPH Gunarso.
Datuk Andi Unru, Keturunan Kerajaan Kadatua Sopeng, Sulawesi Selatan, mengaku senang bergabung dalam FSKN. "Kita bisa saling berkeluh kesah sesama keluarga keturunan raja, yang saat ini dipandang sebelah mata oleh pemerintah. Padahal, cikal bakal NKRI ini ya berkat raja-raja tersebut," katanya. (nir)
http://www.kompas.com/read/xml/2009/01/10/0901356/keluarga.keraton.minta.diperhatikan
Pangeran Raja Adipati Arief Natadiningrat, Putra Mahkota Keraton Kasepuhan Cirebon, menyerahkan payung sebagai penanda dimulainya pawai alegoris Panjang Jimat untuk memperingati Maulid Nabi.
Sabtu, 10 Januari 2009 | 09:01 WIB
SERANG, SABTU — Keturunan keraton dan kesultanan se-Indonesia yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Kerajaan Se-Nusantara (FSKN) meminta perhatian pemerintah. Sebab, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini lahir berkat penyerahan aset kerajaan kepada republik dengan ikhlas.
Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal FSKN, Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Gunarso G Kusumodiningrat, di sela-sela Mukernas FSKN yang dihadiri 46 perwakilan keturunan raja-raja Nusantara di Hotel Le Dian, Serang, Jumat (9/1) kemarin.
"Kami minta perhatian pemerintah, khususnya untuk melestarikan aset kerajaan yang tersebar di Nusantara ini," kata KPH Gunarso.
Dikatakan pula, FSKN merupakan kumpulan keluarga keturunan raja dan atau sultan yang berdiri pada Agustus 2007. Organisasi ini lahir untuk melestarikan budaya kerajaan yang tersebar di Indonesia.
Saat ini anggotanya mencapai 118 dari 200 keturunan raja di Nusantara. Jumlah ini merupakan hasil penelitian dari Lembaga Pengembangan Penelitian Kerajaan Nusantara (LP2KN).
"Seluruh anggota itu tercatat di Leyden, Belanda. Dan itu tidak bisa ngaku-ngaku, karena seluruhnya diteliti oleh LP2KN," tegas KPH Gunarso.
Datuk Andi Unru, Keturunan Kerajaan Kadatua Sopeng, Sulawesi Selatan, mengaku senang bergabung dalam FSKN. "Kita bisa saling berkeluh kesah sesama keluarga keturunan raja, yang saat ini dipandang sebelah mata oleh pemerintah. Padahal, cikal bakal NKRI ini ya berkat raja-raja tersebut," katanya. (nir)
http://www.kompas.com/read/xml/2009/01/10/0901356/keluarga.keraton.minta.diperhatikan
SUNDA NUSANTARA SEBAGAI INDUK BANGSA
Gusti.MKH.Damanik
Wed, 17 May 2006 01:33:50 -0700
Sunda Nusantara merupakan salah satu sejarah yang sangat perlu kita
pelajari dan kita ungkap bersama.
Dengan sepintas orang dikacaukan dengan nama Sunda Kelapa. Pada
dasarnya walaupun ada kemiripan nama, tetapi mempunyai makna lain.
Sunda Kelapa identik dengan Batavia, Betawi, Jayakarta, Jakarta
sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia sekarang
ini.
Sedangkan Sunda Nusantara merupakan suatu Negara yang berbentuk
Kerajaan dengan Pemerintahannya berdasarkan Konstitusi Parlementer
Demokrasi Sejati Reformasi Kerakyatan dan Kemakmuran Bangsa Sunda
Tanah Air di daratan Sunda Nusantara.
Wilayah : Sunda Nusantara memiliki wilayah yang terbentang dari
barat sampai timur dari Jawa sampai dengan Papuniginia (Irian),
bentangan dari selatan sampai dengan utara, mulai dari Timor sampai
dengan selat Malaka-Singapura.
Dalam bentangan ini diklasifikasi dalam bentuk besar kecilnya Nusa
(Pulau) itu sendiri dengan klasifikasi:
1.Klasifikasi kepulauan Sunda Besar :
Jawa(Jawa Dwipa), Sumatera (Andalas), Kalimantan (Borneo), Selat
Malaka-Singapura, Papua Nuginia (Irian)
2.Klasifikasi Pulau Sunda Kecil :
Kepulauan Maluku, Bali, Lombok, Sumbawa, Timor, Sumba, Pulau2 kecil
lainnya yang sampai sekarang masuk pengakuan Negara Kesatuan
Republik Indonesia..
Bangsa :
Bangsa Sunda Nusantara sudah berumur 86000.000 (delapan puluh enam
juta tahun silam) merupakan bangsa tertua di Asia Tenggara sebagai
induk bangsa yang melahirkan bermacam-macam suku-suku di
wilayah /daratan Sunda Nusantara-Sunda Melayu, yang sekarang berubah
nama Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia.
Politik :
*Kerajaan Sunda Nusantara sejak abad 15 sudah mengadakan hubungan
diplomatic pada Negara-negara seluruh dunia, sampai dengan saat ini
secara de facto, de yure dan legitimate masih mendapatkan pengakuan
(Internationalle recognized Negara-negara seluruh dunia di bawah
naungan Badan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Mahkamah
International di negeri Belanda.
* Pada akhir perang dunia ke II, kedatangan penjajah bernama
Netherland India Commisiton Administration (NICA) tepatnya tahun
1945-1950 menyerahkan kekuasaannya kepada Republik Indonesia Serikat
(1950) dan mengakibatkan timbulnya pemerintahan baru di bawah
pimpinan Mr. Ir Soekarno dengan beberapa kali pergantian pimpinan
sampai dengan sekarang ini.
* Pemerintahan tersebut diatas berkembang di wilayah Negara lama
yaitu wilayah daratan Kerajaan Maha Raja Sunda-Sunda Nusantara-Sunda
Melayu Nusantara dengan pimpinan kepala Negara dan Kepala
Pemerintahan Sunda-Sunda Nusantara pada abad 18 ini di pimpin oleh
kaisar Achmad (SERI BADUGA MAHARAJA KAISAR SULTAN ACHMAD AL-MISRI)
yang beristana di Jakarta, Bogor, Cipanas, Sorosowan (Banten) dan
Pandegelang.
Sejarah :
Pada abad 18 dengan pesatnya perkembangan Agama Islam di wilayah
Sunda Nusantara pimpinan Sunda Nusantara telah menganut Agama Islam
dengan patuh seperti pada masa 1513-1552 SERI BADUGA BAGINDA
MAHARAJA SUSUHUNAN SYARIEF HIDAYATULLAH AL-MISRI (Sunan Gunung Jati
Wali Sanga/Sembilan) lahir di Mekkah tahun : 1488. yang merupakan
anak dari pasangan RAJA MESIR SYARIEF ABDULAH AL-MISRI (Generasi ke
22 ROSUL SAW) dan NYAI RATU RARA SANTANG AL SARIPAH SITI MUDA'IM
yang wafat di Madinah thn 1528 di makamkan di keluarga Rosul.Sunan
Gunung Jati menikah dengan (Permaisuri) CROWN PRINCE PANGERAN PUTRI
PEMBAYUN yang merupakan putri dari PB. Brawijaya V. Ajaran Agama
Islam ini dipegang teguh oleh para ahli wari tachta kerajaan
terutama sebagai pimpinan kepala Negara dan kepala pemerintahan.
Pimpinan tertinggi SERI BADUGA MAHARAJA KAISAR SULTAN ACHMAD AL-
MISRI yang wafat pada tahun 1840 di desa Burakan rembang Jawa
Tengah. Dalam peperangan terbuka (10 Mei 1810) dapat menumpas
pasukan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Wiliem Daendeles.
Dalam peperangan itu ditaklukkan (10 Mei 1810-1811) Gubernur
Jenderal HW Daendeles beserta pasukannya menyerah tanpa syarat dan
H.W daendeles dipenjarakannya. Istana Kepala Negara dan Kepala
Pemerintahan terletak di Jakarta, Bogor, cipanas dan sorosowan
(Banten).
Thomas Stamford Raffles (1810-1816) dengan akal cerdiknya mengajak
pimpinan tertinggi Kepala Negara dan kepala pemerintahan Kerajaan
Maharaja Sunda-Sunda Nusantara Kaisar Achmad pergi jalan-
jalan/pelesir ke pulau Banda Maluku (Pulau Sunda Kecil) dengan
alasan menyambut kemenangan tanpa syarat terhadap penumpasan H.W
Deandeles. Selanjutnya Kaisar Achmad di tinggalkan begitu saja
dengan tangan diikat di pulau Banda dan pemerintahan Sunda Nusantara
diambil alih dan pengambilan alihan itu meluas sampai Selat Malaka-
Singapura. Sunda Nusantara yang sudah sejak 86 juta silam dan sudah
berhubungan diplomatic sejag abad 15, perjalanan sejarahnya
mengalami beberapa peristiwa sejarah didalamnya. Dari bentuk
kerajaan hinga Republik sekarang ini.
A ------B------B------C-------D-------E-----F------G-----H
A-H : Bentangan sejarah Sunda Nusantara kurun waktu kurang lebih 86
juta tahun.
B-B : Bentuk Zaman Kerajaan
C : Peristiwa kebangkitan bangsa oleh Alumnus dari Negri Belanda
D : tahun 1945 Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan RI
E : tahun 1947/48 Clash I&II Belanda ingin merebut kembali
F : tahun 1950 Negara Indonesia Serikat (RIS)
G : tahun 1959 Dekrit Presiden, gugurnya Republik Indonesia Serikat
(RIS) menjadi Republik Indonesia (RI) kembali s/d sekarang
H : tahun 2006 Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Kesejahteraan seluruh bangsa rakyat Sunda Nusantara didaratan Sunda
Nusantara-Sunda Melayu sampai saat ini di simpan di 93 Negara dalam
bentuk assat-asset :
•Collaterals in federal reserve certificate of the united states
America Bound Guarantee
•Redland Merchant Bank of Switzerland
•Obligation certificate of deposit credit Swiss Bank International
•Certificate of Swiss Bank Corporation Obligation treasure Bound
National Bank of England
•Bank de Netherlands
•City Bank New York and United Overseas Bank Singapore
Selain itu asset-asset ini juga berbentuk logam mulia, platinum, dan
benda-benda berharga lainnya yang dikumpulkan oleh Raja-raja di
seluruh Sunda Nusantara di daratan Sunda Melayu Nusantara Bangsa
Sunda Nusantara di daratan Sunda Nusatara di kepulauan Sunda Besar-
Sunda Kecil, Di samping itu masih tersimpan uang sebesar 4000
triliun poundsterling yang tersimpan di Negara Inggris. Dapat
dibayangkan betapa besarnya asset-asset bangsa Sunda Nusantara yang
hingga saat ini masih tersimpan dan tersebar di luar negeri yang di
sebut the making of a super power dan Sunda Nusantara Dollar
Trilion, milik pemerintah Negara Kerajaan Bangsa Sunda Nusantara.
Seandainya Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
dipimpin oleh Bpk. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini
berkenan untuk mengakses dan mengakomodasi eksisnya kerajaan Sunda
Nusantara, kiranya sangat membantu mengatasi penderitaan
bangsa/rakyat yang telah mengalami keterpurukan hidup yang menimpa
sampai saat ini. Di samping itu asset-aset tersebut dapat di
pergunakan untuk melunasi hutang pemerintah yang menggunung sejak
Presiden Soeharto sampai dengan saat ini. Sehingga kesejahteraan,
keadilan dan kemakmuran bangsa Indonesia cepat terwujud sesuai
dengan cita-cita yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya
alinea kedua (tata tentrem karta tur raharja, adil berkemakmuran,
makmur berkeadilan) Insya Allah.
Untuk mendapatkan kebenaran secara akurat, tentunya masih diperlukan
pengkajian, penelitian dan penganalisaaan lebih lanjut. Semoga kita
semua selalu mendapat perlindungan dari Allah SWT, Amien ya
robbal'allamin.
sumber :
http://www.mail-archive.com/kisunda@yahoogroups.com/msg04126.html
Wed, 17 May 2006 01:33:50 -0700
Sunda Nusantara merupakan salah satu sejarah yang sangat perlu kita
pelajari dan kita ungkap bersama.
Dengan sepintas orang dikacaukan dengan nama Sunda Kelapa. Pada
dasarnya walaupun ada kemiripan nama, tetapi mempunyai makna lain.
Sunda Kelapa identik dengan Batavia, Betawi, Jayakarta, Jakarta
sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia sekarang
ini.
Sedangkan Sunda Nusantara merupakan suatu Negara yang berbentuk
Kerajaan dengan Pemerintahannya berdasarkan Konstitusi Parlementer
Demokrasi Sejati Reformasi Kerakyatan dan Kemakmuran Bangsa Sunda
Tanah Air di daratan Sunda Nusantara.
Wilayah : Sunda Nusantara memiliki wilayah yang terbentang dari
barat sampai timur dari Jawa sampai dengan Papuniginia (Irian),
bentangan dari selatan sampai dengan utara, mulai dari Timor sampai
dengan selat Malaka-Singapura.
Dalam bentangan ini diklasifikasi dalam bentuk besar kecilnya Nusa
(Pulau) itu sendiri dengan klasifikasi:
1.Klasifikasi kepulauan Sunda Besar :
Jawa(Jawa Dwipa), Sumatera (Andalas), Kalimantan (Borneo), Selat
Malaka-Singapura, Papua Nuginia (Irian)
2.Klasifikasi Pulau Sunda Kecil :
Kepulauan Maluku, Bali, Lombok, Sumbawa, Timor, Sumba, Pulau2 kecil
lainnya yang sampai sekarang masuk pengakuan Negara Kesatuan
Republik Indonesia..
Bangsa :
Bangsa Sunda Nusantara sudah berumur 86000.000 (delapan puluh enam
juta tahun silam) merupakan bangsa tertua di Asia Tenggara sebagai
induk bangsa yang melahirkan bermacam-macam suku-suku di
wilayah /daratan Sunda Nusantara-Sunda Melayu, yang sekarang berubah
nama Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia.
Politik :
*Kerajaan Sunda Nusantara sejak abad 15 sudah mengadakan hubungan
diplomatic pada Negara-negara seluruh dunia, sampai dengan saat ini
secara de facto, de yure dan legitimate masih mendapatkan pengakuan
(Internationalle recognized Negara-negara seluruh dunia di bawah
naungan Badan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Mahkamah
International di negeri Belanda.
* Pada akhir perang dunia ke II, kedatangan penjajah bernama
Netherland India Commisiton Administration (NICA) tepatnya tahun
1945-1950 menyerahkan kekuasaannya kepada Republik Indonesia Serikat
(1950) dan mengakibatkan timbulnya pemerintahan baru di bawah
pimpinan Mr. Ir Soekarno dengan beberapa kali pergantian pimpinan
sampai dengan sekarang ini.
* Pemerintahan tersebut diatas berkembang di wilayah Negara lama
yaitu wilayah daratan Kerajaan Maha Raja Sunda-Sunda Nusantara-Sunda
Melayu Nusantara dengan pimpinan kepala Negara dan Kepala
Pemerintahan Sunda-Sunda Nusantara pada abad 18 ini di pimpin oleh
kaisar Achmad (SERI BADUGA MAHARAJA KAISAR SULTAN ACHMAD AL-MISRI)
yang beristana di Jakarta, Bogor, Cipanas, Sorosowan (Banten) dan
Pandegelang.
Sejarah :
Pada abad 18 dengan pesatnya perkembangan Agama Islam di wilayah
Sunda Nusantara pimpinan Sunda Nusantara telah menganut Agama Islam
dengan patuh seperti pada masa 1513-1552 SERI BADUGA BAGINDA
MAHARAJA SUSUHUNAN SYARIEF HIDAYATULLAH AL-MISRI (Sunan Gunung Jati
Wali Sanga/Sembilan) lahir di Mekkah tahun : 1488. yang merupakan
anak dari pasangan RAJA MESIR SYARIEF ABDULAH AL-MISRI (Generasi ke
22 ROSUL SAW) dan NYAI RATU RARA SANTANG AL SARIPAH SITI MUDA'IM
yang wafat di Madinah thn 1528 di makamkan di keluarga Rosul.Sunan
Gunung Jati menikah dengan (Permaisuri) CROWN PRINCE PANGERAN PUTRI
PEMBAYUN yang merupakan putri dari PB. Brawijaya V. Ajaran Agama
Islam ini dipegang teguh oleh para ahli wari tachta kerajaan
terutama sebagai pimpinan kepala Negara dan kepala pemerintahan.
Pimpinan tertinggi SERI BADUGA MAHARAJA KAISAR SULTAN ACHMAD AL-
MISRI yang wafat pada tahun 1840 di desa Burakan rembang Jawa
Tengah. Dalam peperangan terbuka (10 Mei 1810) dapat menumpas
pasukan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Wiliem Daendeles.
Dalam peperangan itu ditaklukkan (10 Mei 1810-1811) Gubernur
Jenderal HW Daendeles beserta pasukannya menyerah tanpa syarat dan
H.W daendeles dipenjarakannya. Istana Kepala Negara dan Kepala
Pemerintahan terletak di Jakarta, Bogor, cipanas dan sorosowan
(Banten).
Thomas Stamford Raffles (1810-1816) dengan akal cerdiknya mengajak
pimpinan tertinggi Kepala Negara dan kepala pemerintahan Kerajaan
Maharaja Sunda-Sunda Nusantara Kaisar Achmad pergi jalan-
jalan/pelesir ke pulau Banda Maluku (Pulau Sunda Kecil) dengan
alasan menyambut kemenangan tanpa syarat terhadap penumpasan H.W
Deandeles. Selanjutnya Kaisar Achmad di tinggalkan begitu saja
dengan tangan diikat di pulau Banda dan pemerintahan Sunda Nusantara
diambil alih dan pengambilan alihan itu meluas sampai Selat Malaka-
Singapura. Sunda Nusantara yang sudah sejak 86 juta silam dan sudah
berhubungan diplomatic sejag abad 15, perjalanan sejarahnya
mengalami beberapa peristiwa sejarah didalamnya. Dari bentuk
kerajaan hinga Republik sekarang ini.
A ------B------B------C-------D-------E-----F------G-----H
A-H : Bentangan sejarah Sunda Nusantara kurun waktu kurang lebih 86
juta tahun.
B-B : Bentuk Zaman Kerajaan
C : Peristiwa kebangkitan bangsa oleh Alumnus dari Negri Belanda
D : tahun 1945 Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan RI
E : tahun 1947/48 Clash I&II Belanda ingin merebut kembali
F : tahun 1950 Negara Indonesia Serikat (RIS)
G : tahun 1959 Dekrit Presiden, gugurnya Republik Indonesia Serikat
(RIS) menjadi Republik Indonesia (RI) kembali s/d sekarang
H : tahun 2006 Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Kesejahteraan seluruh bangsa rakyat Sunda Nusantara didaratan Sunda
Nusantara-Sunda Melayu sampai saat ini di simpan di 93 Negara dalam
bentuk assat-asset :
•Collaterals in federal reserve certificate of the united states
America Bound Guarantee
•Redland Merchant Bank of Switzerland
•Obligation certificate of deposit credit Swiss Bank International
•Certificate of Swiss Bank Corporation Obligation treasure Bound
National Bank of England
•Bank de Netherlands
•City Bank New York and United Overseas Bank Singapore
Selain itu asset-asset ini juga berbentuk logam mulia, platinum, dan
benda-benda berharga lainnya yang dikumpulkan oleh Raja-raja di
seluruh Sunda Nusantara di daratan Sunda Melayu Nusantara Bangsa
Sunda Nusantara di daratan Sunda Nusatara di kepulauan Sunda Besar-
Sunda Kecil, Di samping itu masih tersimpan uang sebesar 4000
triliun poundsterling yang tersimpan di Negara Inggris. Dapat
dibayangkan betapa besarnya asset-asset bangsa Sunda Nusantara yang
hingga saat ini masih tersimpan dan tersebar di luar negeri yang di
sebut the making of a super power dan Sunda Nusantara Dollar
Trilion, milik pemerintah Negara Kerajaan Bangsa Sunda Nusantara.
Seandainya Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
dipimpin oleh Bpk. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini
berkenan untuk mengakses dan mengakomodasi eksisnya kerajaan Sunda
Nusantara, kiranya sangat membantu mengatasi penderitaan
bangsa/rakyat yang telah mengalami keterpurukan hidup yang menimpa
sampai saat ini. Di samping itu asset-aset tersebut dapat di
pergunakan untuk melunasi hutang pemerintah yang menggunung sejak
Presiden Soeharto sampai dengan saat ini. Sehingga kesejahteraan,
keadilan dan kemakmuran bangsa Indonesia cepat terwujud sesuai
dengan cita-cita yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya
alinea kedua (tata tentrem karta tur raharja, adil berkemakmuran,
makmur berkeadilan) Insya Allah.
Untuk mendapatkan kebenaran secara akurat, tentunya masih diperlukan
pengkajian, penelitian dan penganalisaaan lebih lanjut. Semoga kita
semua selalu mendapat perlindungan dari Allah SWT, Amien ya
robbal'allamin.
sumber :
http://www.mail-archive.com/kisunda@yahoogroups.com/msg04126.html
Raja Nusantara Kumpul di Istana
Jakarta, Kompas - Sebanyak 118 raja, sultan, penglingsir, panembahan, kepala, serta kepala adat yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Keraton Se-Nusantara berkumpul dan diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (29/11). Mereka mengapresiasi kemajuan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Yudhoyono dan akan membalas budi baik itu pada masa mendatang.
”Hati kami malam ini sungguh berbunga-bunga Bapak Presiden. Ada getaran tersendiri ketika kami menginjakkan kaki di Istana Negara. Istana Negara saat ini jauh berbeda dibandingkan dahulu. Dahulu tidak ada gambar- gambar para pendahulu. Inilah budaya kita, yaitu menghormati pendahulu kita,” ujar Ketua Umum FSKN Raja Ida Tjokorda Denpasar IX dalam sambutannya.
Pujian kepada Presiden disambut tepuk tangan sekitar 100 raja beserta permaisuri yang hadir dengan pakaian adat mereka masing-masing. FSKN adalah forum yang dibentuk Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik tahun 2006. Jero Wacik adalah menteri yang berasal dari Partai Demokrat.
Para raja diterima Presiden Yudhoyono di Istana Negara di sela-sela pameran budaya yang diselenggarakan pada 25-30 November 2008. Pameran diikuti 110 keraton dan lembaga adat dari 118 anggota FSKN.
FSKN mengapresiasi bantuan Presiden Yudhoyono lewat Menbudpar dalam rangka upaya bersama melestarikan dan mengemban adat, salah satunya dengan pariwisata. Namun, FSKN juga menemukan kendala yang dihadapi keraton di seluruh Nusantara.
”Akibat sistem politik, demokrasi, dan produk undang-undang, keraton-keraton di daerah makin menjauh dan tercerabut dari akar-akar budayanya sendiri,” ujar Ida.
Dalam pengarahannya, Presiden mengemukakan, di tengah terjadinya interaksi sistem nilai dan akulturasi budaya, Indonesia akan tetap menjadi rumah yang teduh tempat semua orang hidup berdampingan, saling hormat- menghormati, dan rukun satu sama lain. ”Indonesia akan menjadi rumah yang besar, indah, dan teduh,” ujarnya.
Presiden mengemukakan, budaya Nusantara yang beragam akan menunjukkan Indonesia sebagai bangsa yang besar. ”Jangan direduksi ke urusan-urusan politik dan administrasi,” ujarnya.
Di tengah perubahan yang terjadi, Presiden meminta para raja berkontribusi melestarikan peradaban, budaya, dan warisan bangsa serta membantu mengatasi masalah yang saat ini sedang timbul, yaitu mengembangkan ekonomi kreatif dengan dasar warisan budaya. Salah satu wujud ekonomi kreatif adalah pariwisata.
Dari jumlah 261 kerajaan besar dan kecil seluruh Nusantara, saat ini baru tergabung 118 kerajaan yang tersebar di 23 provinsi. Keraton Yogyakarta tidak masuk dalam FSKN, tetapi, menurut Ida, mengirimkan wakilnya untuk hadir.
”Beliau (Sultan Hamengku Buwono X) belum masuk, tetapi kami saling berkomunikasi. Untuk acara ini, kami juga melayangkan undangan,” ujarnya.
Para raja yang hadir antara lain dari Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Timur-Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, dan Papua Barat.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua Asosiasi 20 Raja/ Bangsawan Eropa Ferdy Baron de Smith van Alpen. (INU)
Sumber :
http://koran.kompas.com/read/xml/2008/11/30/02545263/raja.nusantara.kumpul.di.istana
”Hati kami malam ini sungguh berbunga-bunga Bapak Presiden. Ada getaran tersendiri ketika kami menginjakkan kaki di Istana Negara. Istana Negara saat ini jauh berbeda dibandingkan dahulu. Dahulu tidak ada gambar- gambar para pendahulu. Inilah budaya kita, yaitu menghormati pendahulu kita,” ujar Ketua Umum FSKN Raja Ida Tjokorda Denpasar IX dalam sambutannya.
Pujian kepada Presiden disambut tepuk tangan sekitar 100 raja beserta permaisuri yang hadir dengan pakaian adat mereka masing-masing. FSKN adalah forum yang dibentuk Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik tahun 2006. Jero Wacik adalah menteri yang berasal dari Partai Demokrat.
Para raja diterima Presiden Yudhoyono di Istana Negara di sela-sela pameran budaya yang diselenggarakan pada 25-30 November 2008. Pameran diikuti 110 keraton dan lembaga adat dari 118 anggota FSKN.
FSKN mengapresiasi bantuan Presiden Yudhoyono lewat Menbudpar dalam rangka upaya bersama melestarikan dan mengemban adat, salah satunya dengan pariwisata. Namun, FSKN juga menemukan kendala yang dihadapi keraton di seluruh Nusantara.
”Akibat sistem politik, demokrasi, dan produk undang-undang, keraton-keraton di daerah makin menjauh dan tercerabut dari akar-akar budayanya sendiri,” ujar Ida.
Dalam pengarahannya, Presiden mengemukakan, di tengah terjadinya interaksi sistem nilai dan akulturasi budaya, Indonesia akan tetap menjadi rumah yang teduh tempat semua orang hidup berdampingan, saling hormat- menghormati, dan rukun satu sama lain. ”Indonesia akan menjadi rumah yang besar, indah, dan teduh,” ujarnya.
Presiden mengemukakan, budaya Nusantara yang beragam akan menunjukkan Indonesia sebagai bangsa yang besar. ”Jangan direduksi ke urusan-urusan politik dan administrasi,” ujarnya.
Di tengah perubahan yang terjadi, Presiden meminta para raja berkontribusi melestarikan peradaban, budaya, dan warisan bangsa serta membantu mengatasi masalah yang saat ini sedang timbul, yaitu mengembangkan ekonomi kreatif dengan dasar warisan budaya. Salah satu wujud ekonomi kreatif adalah pariwisata.
Dari jumlah 261 kerajaan besar dan kecil seluruh Nusantara, saat ini baru tergabung 118 kerajaan yang tersebar di 23 provinsi. Keraton Yogyakarta tidak masuk dalam FSKN, tetapi, menurut Ida, mengirimkan wakilnya untuk hadir.
”Beliau (Sultan Hamengku Buwono X) belum masuk, tetapi kami saling berkomunikasi. Untuk acara ini, kami juga melayangkan undangan,” ujarnya.
Para raja yang hadir antara lain dari Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Timur-Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, dan Papua Barat.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua Asosiasi 20 Raja/ Bangsawan Eropa Ferdy Baron de Smith van Alpen. (INU)
Sumber :
http://koran.kompas.com/read/xml/2008/11/30/02545263/raja.nusantara.kumpul.di.istana
Reference Codes INTERNATIONAL RECORD.
Ownership Rights Recorded : ……Legal Decadency to Heir RCD1088 Far East Entire
Governments Empowered the Person : ……..International Control No. 10-60847
International Clearing Code : ……………………....UNRCD-ID006197
UN/Federal Service Record No. : …..............................0-99-2-33
Protectorate and Immunity Granted and Recorded: …Great Seal No. 632259984
Statements of Fact
1. The Tripartite Gold Commission, established under the Bretton Woods Agreement for a single term of 50 years, ceased operations in 1994 and was formerly wound up in 1997, after having fulfilled it’s life term.The World Governments via their respective interests in the Bank for International Settlements, appointed a Sole Arbiter to succeed the Commission on January 20, 1995. All assets deemed to be held under the Commission’s Trustee were ceded and transferred to the Ownership of the Sole Arbiter, thereby granting unrestricted and absolute control to the Sole Arbiter.
2. His Excellency, Dr. Ray C. Dam, is the appointed and empowered person holding full disposition rights and authority over said assets and accounts by virtue of the authority vested in him by the Governments of the World, whom he represents, such authority being chartered and then registered with the United Nations.
3. As Chairman of the said Trust and Foundation and Sole Arbiter and Lawful Owner of all the assets held within Foundation Divine and the Heritage International Trust and their internal and ancillary Trusts, Foundations and Corporations, such Ownership granted to him by the International Community on January 20, 1995, His Excellency Dr. Ray C. Dam holds the absolute right to determine and make ruling, such ruling to be enforced (if necessary) by the Justice Department of the United States of America; (this right of control is guaranteed by the United States Congress ,reaffirmed by the Senate of the United States and recorded within United States Presidential Office of Management and Budget, whereat, empowerment of his person and his full indemnified status is acknowledged under Great Seal No. 632259984 and further registered within the International Division of the Department of the Treasury of the United States of America, The Bank for International Settlements, Swiss National Bank and the Swiss Federal Finance Administration), whereby his determination and ruling on all matters relating to the assets under his control is inviolate and may not be set aside, modified or denied by any agreement or arrangement between other parties and or institutions, or by any other ruling not assented to by the International Community who empowered his person. Decisions / Determinations made by H.E. Dr. Ray C. Dam in respect of the Combined International Collateral Accounts of the Global Debt Facility, take precedence over all / any laws, adjudications, Legal Rulings, or similar, determined by any Court of any other Country, including the The International Courts (World Courts).
4. Under International Control Number 10-60847, the right of control is established and Chartered by Treaty Agreement between all Nations, then registered with the United Nations as a sovereign entity that is to be beyond all other jurisdictional controls. This creation of a sovereign jurisdiction of control preserves and protects the official independence of the appointed and empowered person, His Excellency Dr. Ray C. Dam, his heirs and successors.
5. Within that Jurisdiction are two institutions:
a. The Office of International Treasury Control: This Institutional Organization exists to assist and advise the International Treasury Controller, His Excellency, Dr. Ray C. Dam, in the exercising of his Authority.
b. Consolidated Credit Bank Limited: A non-public internal Bank which is empowered and deemed as the last holding bank, the only Bank in the World with lawful authority and capacity to confirm assets and accounts of the International Treasury Controller and to issue any legal obligation against those accounts and to direct beneficial payments for those accounts. It is an Institutional Bank held within the Federal Reserve. It will not be found within the "Bankers Almanac", "The Banker", or any other Professional Handbook.
6. Few organizations have been so publicly attacked and maligned as The Office of International Treasury Control (OITC), by intensive and extensive disinformation campaigns, gossip, innuendoes, and the likes. Much of this is expanded by public perception and failures in total understanding that is further fueled by “Levels of Secrecy” that are imposed upon OITC, ignorance, political influence, even fear, or similar issues.
All Governments are advised to stay with proper procedures and protocols and to conduct any undertaking for verification of the real existence of H.E. Dr. Ray C. Dam (International Treasury Controller), the OITC in compliance with such procedures and protocols, and to disregard internet gossip and reports, articles, or similar, to the contrary.
7. Political Issues. The Office of International Treasury Control is a non-political organization whose objectives, as determined by the Nations of the World, embodied within numerous International Treaties, is to “Financially assist” the Nations of the World and its People for the betterment of all, in a balanced and sustainable manner, irrespective of the political or religious base of any country.
8. Assets of the Combined International Collateral Accounts of the Global Debt Facility: These are held in the majority of Countries (Japan, United Kingdom, United States of America, China, Taiwan, Philippines, Thailand, Cambodia, Jordan, Singapore, France, Germany, Austria, Luxembourg, Belgium, Norway, Caribbean Islands, Egypt, South Africa, Uruguay, Argentina, Italy, Russia, plus many more countries) throughout the World, in Central Bank Vaults, Commercial Banks, Bonded Warehouse Depositories, Military Establishments, and in such inhospitable places as in Sunken Ships on the Seabed, on the bed of large Reservoirs, Caves, Purposely dug Mountain Tunnels, Old Mines, Bunkers, and such places.
The actual Accounts (Ledgers) are held within the US Federal Reserve, The US Treasury, The Swiss National Bank, The Swiss Federal Finance Authority and the Bank for International Settlements.
Transfers of any Assets, are restricted to the International Central Bank System. Assets can rarely be transferred via the normal Commercial Banks, but it is possible depending on the International status of any specific Commercial Bank.
Source :
http://www.unoitc.org/History.html
Governments Empowered the Person : ……..International Control No. 10-60847
International Clearing Code : ……………………....UNRCD-ID006197
UN/Federal Service Record No. : …..............................0-99-2-33
Protectorate and Immunity Granted and Recorded: …Great Seal No. 632259984
Statements of Fact
1. The Tripartite Gold Commission, established under the Bretton Woods Agreement for a single term of 50 years, ceased operations in 1994 and was formerly wound up in 1997, after having fulfilled it’s life term.The World Governments via their respective interests in the Bank for International Settlements, appointed a Sole Arbiter to succeed the Commission on January 20, 1995. All assets deemed to be held under the Commission’s Trustee were ceded and transferred to the Ownership of the Sole Arbiter, thereby granting unrestricted and absolute control to the Sole Arbiter.
2. His Excellency, Dr. Ray C. Dam, is the appointed and empowered person holding full disposition rights and authority over said assets and accounts by virtue of the authority vested in him by the Governments of the World, whom he represents, such authority being chartered and then registered with the United Nations.
3. As Chairman of the said Trust and Foundation and Sole Arbiter and Lawful Owner of all the assets held within Foundation Divine and the Heritage International Trust and their internal and ancillary Trusts, Foundations and Corporations, such Ownership granted to him by the International Community on January 20, 1995, His Excellency Dr. Ray C. Dam holds the absolute right to determine and make ruling, such ruling to be enforced (if necessary) by the Justice Department of the United States of America; (this right of control is guaranteed by the United States Congress ,reaffirmed by the Senate of the United States and recorded within United States Presidential Office of Management and Budget, whereat, empowerment of his person and his full indemnified status is acknowledged under Great Seal No. 632259984 and further registered within the International Division of the Department of the Treasury of the United States of America, The Bank for International Settlements, Swiss National Bank and the Swiss Federal Finance Administration), whereby his determination and ruling on all matters relating to the assets under his control is inviolate and may not be set aside, modified or denied by any agreement or arrangement between other parties and or institutions, or by any other ruling not assented to by the International Community who empowered his person. Decisions / Determinations made by H.E. Dr. Ray C. Dam in respect of the Combined International Collateral Accounts of the Global Debt Facility, take precedence over all / any laws, adjudications, Legal Rulings, or similar, determined by any Court of any other Country, including the The International Courts (World Courts).
4. Under International Control Number 10-60847, the right of control is established and Chartered by Treaty Agreement between all Nations, then registered with the United Nations as a sovereign entity that is to be beyond all other jurisdictional controls. This creation of a sovereign jurisdiction of control preserves and protects the official independence of the appointed and empowered person, His Excellency Dr. Ray C. Dam, his heirs and successors.
5. Within that Jurisdiction are two institutions:
a. The Office of International Treasury Control: This Institutional Organization exists to assist and advise the International Treasury Controller, His Excellency, Dr. Ray C. Dam, in the exercising of his Authority.
b. Consolidated Credit Bank Limited: A non-public internal Bank which is empowered and deemed as the last holding bank, the only Bank in the World with lawful authority and capacity to confirm assets and accounts of the International Treasury Controller and to issue any legal obligation against those accounts and to direct beneficial payments for those accounts. It is an Institutional Bank held within the Federal Reserve. It will not be found within the "Bankers Almanac", "The Banker", or any other Professional Handbook.
6. Few organizations have been so publicly attacked and maligned as The Office of International Treasury Control (OITC), by intensive and extensive disinformation campaigns, gossip, innuendoes, and the likes. Much of this is expanded by public perception and failures in total understanding that is further fueled by “Levels of Secrecy” that are imposed upon OITC, ignorance, political influence, even fear, or similar issues.
All Governments are advised to stay with proper procedures and protocols and to conduct any undertaking for verification of the real existence of H.E. Dr. Ray C. Dam (International Treasury Controller), the OITC in compliance with such procedures and protocols, and to disregard internet gossip and reports, articles, or similar, to the contrary.
7. Political Issues. The Office of International Treasury Control is a non-political organization whose objectives, as determined by the Nations of the World, embodied within numerous International Treaties, is to “Financially assist” the Nations of the World and its People for the betterment of all, in a balanced and sustainable manner, irrespective of the political or religious base of any country.
8. Assets of the Combined International Collateral Accounts of the Global Debt Facility: These are held in the majority of Countries (Japan, United Kingdom, United States of America, China, Taiwan, Philippines, Thailand, Cambodia, Jordan, Singapore, France, Germany, Austria, Luxembourg, Belgium, Norway, Caribbean Islands, Egypt, South Africa, Uruguay, Argentina, Italy, Russia, plus many more countries) throughout the World, in Central Bank Vaults, Commercial Banks, Bonded Warehouse Depositories, Military Establishments, and in such inhospitable places as in Sunken Ships on the Seabed, on the bed of large Reservoirs, Caves, Purposely dug Mountain Tunnels, Old Mines, Bunkers, and such places.
The actual Accounts (Ledgers) are held within the US Federal Reserve, The US Treasury, The Swiss National Bank, The Swiss Federal Finance Authority and the Bank for International Settlements.
Transfers of any Assets, are restricted to the International Central Bank System. Assets can rarely be transferred via the normal Commercial Banks, but it is possible depending on the International status of any specific Commercial Bank.
Source :
http://www.unoitc.org/History.html
SOEKARNO'S TREASURE (MITOS HARTA KARUN BUNG KARNO)
Konferensi Tingkat Tinggi G-20
Konferensi Tingkat Tinggi G-20 Kedua di London (London Summit) akan dilaksanakan minggu ini, 1 dan 2 April 2009, di tengah situasi perekonomian global yang masih tidak menentu. Pertumbuhan ekonomi global tahun 2009 diperkirakan akan negatif yang berpengaruh terhadap penurunan demand ekspor negara berkembang. Stimulus fiskal dari sejumlah negara masih diragukan efektivitasnya akibat munculnya isu proteksionisme dan isu supply financing bagi program stimulus di negara berkembang.
Konferensi Tingkat Tinggi G-20 Kedua di London (London Summit) akan dilaksanakan minggu ini, 1 dan 2 April 2009, di tengah situasi perekonomian global yang masih tidak menentu. Pertumbuhan ekonomi global tahun 2009 diperkirakan akan negatif yang berpengaruh terhadap penurunan demand ekspor negara berkembang. Stimulus fiskal dari sejumlah negara masih diragukan efektivitasnya akibat munculnya isu proteksionisme dan isu supply financing bagi program stimulus di negara berkembang.
Selain itu, sistem keuangan global secara praktis masih belum berfungsi secara normal akibat proses deleveraging di negara maju yang mengakibatkan langkanya likuiditas internasional dan turunnya net capital inflow ke negara berkembang secara drastis. Sistem keuangan, khususnya di negara maju, masih dihantui potensi kerugian yang belum sepenuhnya terungkap terkait toxic assets sistem perbankan akibat krisis mortgage di AS. Lembaga-lembaga keuangan internasional yang diharapkan menjadi katalisator dalam periode krisis ternyata efektivitasnya dibebani oleh masalah kredibilitas dan legitimasi akibat kurangnya keterwakilan negara berkembang dalam proses governance-nya (lihat Tabel 1: Pertumbuhan Ekonomi).
Akibat besarnya jangkauan isu yang dihadapi itu, banyak pihak mempertanyakan kemampuan G-20 mengatasi krisis. Lebih jauh lagi, terdapat pula keraguan mengenai kohesivitas di G-20 mengingat setiap anggota tentunya akan memperjuangkan isu yang terkait paling erat dengan kepentingannya dan hal itu akan berdampak pada respons, prioritas, dan pendekatan krisis yang berbeda. Bagi publik domestik, hal tersebut memunculkan pertanyaan mengenai manfaat yang akan diperoleh Indonesia dari partisipasinya di forum G-20 akibat kekhawatiran mengenai kooptasi isu di G-20 oleh negara maju.
Respons G-20
Terlepas dari banyaknya isu yang harus dibahas, London Summit sendiri sebetulnya merupakan puncak dari suatu siklus kerja di G-20. Di tingkat teknis, G-20 telah membagi isu ke dalam berbagai tingkat pembahasan yang beranggotakan otoritas finansial dan moneter negara anggota yang melakukan koordinasi intensif selama 7 x 24 jam.
Terkait dengan instrumen krisis, regulasi, dan arsitektur keuangan internasional, G-20 membentuk empat kelompok kerja (working group/WG): (i) Enhancing sound regulation and transparency, (ii) Promoting integrity in the financial markets, (iii) IMF reform, dan (iv) Multilateral development banks (MDBs) reform. Selain itu, terdapat juga forum koordinasi di tingkat deputi menteri keuangan dan gubernur bank sentral G-20 guna membahas kebijakan makro (fiskal dan moneter), serta forum sherpa yang bertugas membahas isu-isu ekonomi nonkeuangan dan moneter (seperti isu perdagangan, dan tenaga kerja).
Walaupun terdapat kekhawatiran bahwa perbedaan kepentingan di antara anggota G-20 akan menyebabkan friksi, keanggotaan G-20 yang terbatas dan format pertemuan yang stabil selama satu dasawarsa terakhir berkontribusi bagi terbentuknya tingkat kepercayaan di antara anggota G-20 dalam rangka mencapai konsensus.
Secara umum terdapat konvergensi di G-20 bahwa (i) krisis saat ini disebabkan oleh ketidaksepadanan antara kepentingan global dan nasional (sovereign policy) sehingga respons kebijakan domestik haruslah mempertimbangkan dampak di luar batas negara dan perlunya koordinasi respons secara global; (ii) krisis menimpa baik negara maju maupun berkembang melalui mekanisme yang berbeda sehingga membutuhkan respons yang berbeda pula; dan (iii) krisis juga diakibatkan oleh tidak memadainya arsitektur keuangan global (termasuk lembaga keuangan multilateral) dalam merespons krisis secara efektif akibat masalah kredibilitas dan legitimasi sehingga perlu dilakukan reformasi terhadap sistem keuangan internasional.
Berdasarkan kesadaran tersebut, G-20 membagi prioritas respons menjadi tindakan segera dan jangka menengah berdasarkan perbedaan urgensi dari setiap isu (lihat Tabel 2: Langkah Bersama).
G-20 bagi Indonesia
Secara umum, di G-20 Indonesia memiliki posisi unik yang menyuarakan tidak hanya kepentingan Indonesia sebagai emerging market, tetapi juga kepentingan ASEAN dan negara berkembang lainnya termasuk Low Income Countries.
Manfaat G-20 sangat besar bagi Indonesia tidak hanya untuk mengungkil posisi kita di antara negara berkembang lainnya, tetapi terlebih karena Indonesia bisa secara langsung berpartisipasi dalam membentuk arsitektur ekonomi dan finansial global sesuai dengan kepentingan kita, G-20 diarahkan untuk menggantikan fungsi dari G-8 sebagai pemerintahan bayangan dari sistem ekonomi dan finansial global.
Fokus Indonesia sendiri di G-20 adalah untuk: (i) memitigasi dampak krisis terhadap Indonesia dan negara berkembang yang telah secara tidak adil terkena dampak dari krisis yang bermula di negara maju melalui penurunan aliran modal ke negara berkembang yang menghambat proses pembangunan dan pencapaian tujuan pembangunan milenium (MDGs); (ii) mengamankan posisi Indonesia dan negara berkembang di dalam sistem ekonomi dan finansial global yang baru dengan mencegah terbentuknya standar regulasi yang berpotensi merugikan perkembangan sektor keuangan dan sebaliknya justru mengupayakan agar sistem yang baru mendukung pengembangannya; (iii) mendorong dilakukannya reformasi lembaga keuangan internasional melalui peningkatan keterwakilan negara berkembang dalam proses governance.
Sebagai implementasi, Indonesia secara konsisten memperjuangkan dibentuknya instrumen pendanaan yang murah, bersifat tanpa persyaratan dan percepatan pencairan yang diperuntukkan bagi negara berkembang dengan kerangka kebijakan dan fundamental yang baik seperti Indonesia.
Proposal tersebut yang dikenal sebagai Global Expenditure Support Financing (GESF) telah disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Washington Summit tahun lalu. Sebagai penghargaan terhadap proposal Yudhoyono tersebut, Indonesia bersama dengan Perancis ditunjuk oleh G-20 untuk mengetuai WG4 mengenai reformasi MDBs yang salah satu pembahasannya adalah mengenai instrumen itu.
Terkait dengan reformasi IMF, Indonesia juga memegang peranan penting di G-20 karena Menteri Keuangan RI sebagai salah satu figur internasional yang kerap menyuarakan urgensi reformasi IMF merupakan anggota independent panel of experts on IMF reform (yang dikenal sebagai Manuel Commission) yang hasil rekomendasinya menjadi salah satu acuan bagi pembahasan di G-20.
Sebagai hasil partisipasi aktif di G-20, Indonesia telah berhasil memetik beberapa manfaat konkret, antara lain: (i) Indonesia masuk sebagai anggota baru Financial Stability Forum (FSF) yang merupakan standard setting body bagi sistem keuangan; (ii) Indonesia telah mendapatkan Deferred Drawdown Option (DDO) dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), Jepang, dan Australia bagi program pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan infrastruktur yang kemudian menjadi model bagi GESF; (iii) G-20 yang merupakan pemegang saham terbesar di ADB berkomitmen untuk meningkatkan permodalan ADB guna mendorong pembangunan di kawasan Asia; dan (iv) negara maju berkomitmen untuk memberikan peningkatan kapasitas bagi pengembangan sektor keuangan di negara berkembang.
Terdapat juga manfaat nonkeuangan, seperti komitmen G-20 untuk menjamin dan melindungi hak pekerja migran.
Anggito Abimanyu Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Depkeu dan Co-Chair Working Group 4 G-20
SOEKARNO'S TREASURE THE HOT NEWS ABOUT THE ANTIQUE BUSINESS
G-20: Presiden Sampaikan Proposal Indonesia
SBY-Obama di G-20Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan proposal Indonesia pada sesi Working Breakfast KTT G-20, di ExCel London, Inggris, Kamis (2/4) pagi waktu setempat atau petang di Indonesia. Presiden SBY duduk bersebelahan dengan Presiden AS Barack Obama. Indonesia mendukung terjadinya kesepakatan dalam empat isu penting.
Keempat isu itu adalah pentingnya stimulus fiskal maupun kebijakan moneter. Kedua, koreksi terhadap kegagalan regulasi dan supervisi yang mengakibatkan krisis global. Ketiga, perlu bantuan dana bagi negara berkembang yang menjadi korban tak berdosa. Keempat, reformasi terhadap lembaga keuangan internasional.
Indonesia sudah mendiskusikan sikapnya itu dengan negara-negara peserta KTT G-20, melalui serangkaian pertemuan bilateral yang dipimpin SBY. Sehari sebelum puncak acara KTT, Presiden SBY juga menyampaikan proposal Indonesia kepada Barack Obama, yang ramah menyapa SBY dalam beberapa kosa kata Indonesia. (presidensby.info)
Sumber : http://id.embassyofindonesia.eu/g-20-presiden-sampaikan-proposal-indonesia/
SOEKARNO'S TREASURE THE HOT NEWS ABOUT THE ANTIQUE BUSINESS
G-20: Presiden Sampaikan Proposal Indonesia
SBY-Obama di G-20Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan proposal Indonesia pada sesi Working Breakfast KTT G-20, di ExCel London, Inggris, Kamis (2/4) pagi waktu setempat atau petang di Indonesia. Presiden SBY duduk bersebelahan dengan Presiden AS Barack Obama. Indonesia mendukung terjadinya kesepakatan dalam empat isu penting.
Keempat isu itu adalah pentingnya stimulus fiskal maupun kebijakan moneter. Kedua, koreksi terhadap kegagalan regulasi dan supervisi yang mengakibatkan krisis global. Ketiga, perlu bantuan dana bagi negara berkembang yang menjadi korban tak berdosa. Keempat, reformasi terhadap lembaga keuangan internasional.
Indonesia sudah mendiskusikan sikapnya itu dengan negara-negara peserta KTT G-20, melalui serangkaian pertemuan bilateral yang dipimpin SBY. Sehari sebelum puncak acara KTT, Presiden SBY juga menyampaikan proposal Indonesia kepada Barack Obama, yang ramah menyapa SBY dalam beberapa kosa kata Indonesia. (presidensby.info)
Sumner : http://id.embassyofindonesia.eu/g-20-presiden-sampaikan-proposal-indonesia/
usulan Indonesia adalah Global Expenditure Support Financing (GESF)
seusia dengan :
Manfaatnya bagi Pemerintah Indonesia
Selasa, 31 Maret 2009 | 04:24 WIB
Anggito Abimanyu
Konferensi Tingkat Tinggi G-20 Kedua di London (London Summit) akan dilaksanakan minggu ini, 1 dan 2 April 2009, di tengah situasi perekonomian global yang masih tidak menentu. Pertumbuhan ekonomi global tahun 2009 diperkirakan akan negatif yang berpengaruh terhadap penurunan demand ekspor negara berkembang. Stimulus fiskal dari sejumlah negara masih diragukan efektivitasnya akibat munculnya isu proteksionisme dan isu supply financing bagi program stimulus di negara berkembang.
Selain itu, sistem keuangan global secara praktis masih belum berfungsi secara normal akibat proses deleveraging di negara maju yang mengakibatkan langkanya likuiditas internasional dan turunnya net capital inflow ke negara berkembang secara drastis. Sistem keuangan, khususnya di negara maju, masih dihantui potensi kerugian yang belum sepenuhnya terungkap terkait toxic assets sistem perbankan akibat krisis mortgage di AS. Lembaga-lembaga keuangan internasional yang diharapkan menjadi katalisator dalam periode krisis ternyata efektivitasnya dibebani oleh masalah kredibilitas dan legitimasi akibat kurangnya keterwakilan negara berkembang dalam proses governance-nya (lihat Tabel 1: Pertumbuhan Ekonomi).
Akibat besarnya jangkauan isu yang dihadapi itu, banyak pihak mempertanyakan kemampuan G-20 mengatasi krisis. Lebih jauh lagi, terdapat pula keraguan mengenai kohesivitas di G-20 mengingat setiap anggota tentunya akan memperjuangkan isu yang terkait paling erat dengan kepentingannya dan hal itu akan berdampak pada respons, prioritas, dan pendekatan krisis yang berbeda. Bagi publik domestik, hal tersebut memunculkan pertanyaan mengenai manfaat yang akan diperoleh Indonesia dari partisipasinya di forum G-20 akibat kekhawatiran mengenai kooptasi isu di G-20 oleh negara maju.
Respons G-20
Terlepas dari banyaknya isu yang harus dibahas, London Summit sendiri sebetulnya merupakan puncak dari suatu siklus kerja di G-20. Di tingkat teknis, G-20 telah membagi isu ke dalam berbagai tingkat pembahasan yang beranggotakan otoritas finansial dan moneter negara anggota yang melakukan koordinasi intensif selama 7 x 24 jam.
Terkait dengan instrumen krisis, regulasi, dan arsitektur keuangan internasional, G-20 membentuk empat kelompok kerja (working group/WG): (i) Enhancing sound regulation and transparency, (ii) Promoting integrity in the financial markets, (iii) IMF reform, dan (iv) Multilateral development banks (MDBs) reform. Selain itu, terdapat juga forum koordinasi di tingkat deputi menteri keuangan dan gubernur bank sentral G-20 guna membahas kebijakan makro (fiskal dan moneter), serta forum sherpa yang bertugas membahas isu-isu ekonomi nonkeuangan dan moneter (seperti isu perdagangan, dan tenaga kerja).
Walaupun terdapat kekhawatiran bahwa perbedaan kepentingan di antara anggota G-20 akan menyebabkan friksi, keanggotaan G-20 yang terbatas dan format pertemuan yang stabil selama satu dasawarsa terakhir berkontribusi bagi terbentuknya tingkat kepercayaan di antara anggota G-20 dalam rangka mencapai konsensus.
Secara umum terdapat konvergensi di G-20 bahwa (i) krisis saat ini disebabkan oleh ketidaksepadanan antara kepentingan global dan nasional (sovereign policy) sehingga respons kebijakan domestik haruslah mempertimbangkan dampak di luar batas negara dan perlunya koordinasi respons secara global; (ii) krisis menimpa baik negara maju maupun berkembang melalui mekanisme yang berbeda sehingga membutuhkan respons yang berbeda pula; dan (iii) krisis juga diakibatkan oleh tidak memadainya arsitektur keuangan global (termasuk lembaga keuangan multilateral) dalam merespons krisis secara efektif akibat masalah kredibilitas dan legitimasi sehingga perlu dilakukan reformasi terhadap sistem keuangan internasional.
Berdasarkan kesadaran tersebut, G-20 membagi prioritas respons menjadi tindakan segera dan jangka menengah berdasarkan perbedaan urgensi dari setiap isu (lihat Tabel 2: Langkah Bersama).
G-20 bagi Indonesia
Secara umum, di G-20 Indonesia memiliki posisi unik yang menyuarakan tidak hanya kepentingan Indonesia sebagai emerging market, tetapi juga kepentingan ASEAN dan negara berkembang lainnya termasuk Low Income Countries.
Manfaat G-20 sangat besar bagi Indonesia tidak hanya untuk mengungkil posisi kita di antara negara berkembang lainnya, tetapi terlebih karena Indonesia bisa secara langsung berpartisipasi dalam membentuk arsitektur ekonomi dan finansial global sesuai dengan kepentingan kita, G-20 diarahkan untuk menggantikan fungsi dari G-8 sebagai pemerintahan bayangan dari sistem ekonomi dan finansial global.
Fokus Indonesia sendiri di G-20 adalah untuk: (i) memitigasi dampak krisis terhadap Indonesia dan negara berkembang yang telah secara tidak adil terkena dampak dari krisis yang bermula di negara maju melalui penurunan aliran modal ke negara berkembang yang menghambat proses pembangunan dan pencapaian tujuan pembangunan milenium (MDGs); (ii) mengamankan posisi Indonesia dan negara berkembang di dalam sistem ekonomi dan finansial global yang baru dengan mencegah terbentuknya standar regulasi yang berpotensi merugikan perkembangan sektor keuangan dan sebaliknya justru mengupayakan agar sistem yang baru mendukung pengembangannya; (iii) mendorong dilakukannya reformasi lembaga keuangan internasional melalui peningkatan keterwakilan negara berkembang dalam proses governance.
Sebagai implementasi, Indonesia secara konsisten memperjuangkan dibentuknya instrumen pendanaan yang murah, bersifat tanpa persyaratan dan percepatan pencairan yang diperuntukkan bagi negara berkembang dengan kerangka kebijakan dan fundamental yang baik seperti Indonesia.
Proposal tersebut yang dikenal sebagai Global Expenditure Support Financing (GESF) telah disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Washington Summit tahun lalu. Sebagai penghargaan terhadap proposal Yudhoyono tersebut, Indonesia bersama dengan Perancis ditunjuk oleh G-20 untuk mengetuai WG4 mengenai reformasi MDBs yang salah satu pembahasannya adalah mengenai instrumen itu.
Terkait dengan reformasi IMF, Indonesia juga memegang peranan penting di G-20 karena Menteri Keuangan RI sebagai salah satu figur internasional yang kerap menyuarakan urgensi reformasi IMF merupakan anggota independent panel of experts on IMF reform (yang dikenal sebagai Manuel Commission) yang hasil rekomendasinya menjadi salah satu acuan bagi pembahasan di G-20.
Sebagai hasil partisipasi aktif di G-20, Indonesia telah berhasil memetik beberapa manfaat konkret, antara lain: (i) Indonesia masuk sebagai anggota baru Financial Stability Forum (FSF) yang merupakan standard setting body bagi sistem keuangan; (ii) Indonesia telah mendapatkan Deferred Drawdown Option (DDO) dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), Jepang, dan Australia bagi program pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan infrastruktur yang kemudian menjadi model bagi GESF; (iii) G-20 yang merupakan pemegang saham terbesar di ADB berkomitmen untuk meningkatkan permodalan ADB guna mendorong pembangunan di kawasan Asia; dan (iv) negara maju berkomitmen untuk memberikan peningkatan kapasitas bagi pengembangan sektor keuangan di negara berkembang.
Terdapat juga manfaat nonkeuangan, seperti komitmen G-20 untuk menjamin dan melindungi hak pekerja migran.
Anggito Abimanyu Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Depkeu dan Co-Chair Working Group 4 G-20
SOEKARNO'S TREASURE (MITOS HARTA KARUN BUNG KARNO)
HARTA RAKYAT INDONESIA SIRNA OLEH REKOMENDASI G20
“Considering this statement, which was written and signed in Novemver, 21th 1963 while the new certificate was valid in 1965 all the ownership, then the following total volumes were just obtained.”
Itulah sepenggal kalimat yang menjadi berkah sekaligus kutukan bagi bangsa Indonesia hingga kini. Kalimat itu menjadi kalimat penting dalam perjanjian antara Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dengan Soekarno pada 1963.
Soekarno dan John F. Kennedy
Banyak pengamat Amerika melihat perjanjian yang kini dikenal dengan nama “The Green Hilton Agreement” itu sebagai sebuah kesalahan bangsa Amerika. Tetapi bagi Indonesia, itulah sebuah kemenangan besar yang diperjuangkan Bung Karno. Sebab volume batangan emas tertera dalam lembaran perjanjian itu terdiri dari 17 paket sebanyak 57.150 ton lebih emas murni.
Bahasa lain yang sering dikemukakan Bung Karno kepada rekan terdekatnya, bahwa ia ingin harta nenek moyang yang telah dirampas oleh imprealisme dan kolonialisme dulu bisa kembali. Tetapi perjanjian yang diteken itu, hanya sebatas pengakuan dan mengabaikan pengembaliannya. Sebab Negeri Paman Sam itu mengambilnya sebagai harta pampasan perang dunia I dan II. Konon cerita, harta itu dibawa ke Belanda dari Indonesia, kemudian Belanda kalah perang dengan Jerman, maka Jerman memboyong harta itu ke negaranya. Lalu dalam perang dunia kedua, Jerman kalah dengan Amerika, maka Amerika membawa semua harta itu ke negaranya hingga kini.
Perjanjian itu berkop surat Burung Garuda bertinta emas di bagian atasnya yang kemudian menjadi pertanyaan besar pengamat Amerika. Yang ikut serta menekan dalam perjanjian itu tertera John F. Kennedy selaku Presiden Amerika Serikat dan William Vouker yang berstempel “The President of The United State of America” dan dibagian bawahnya tertera tandatangan Soerkarno dan Soewarno berstempel “Switzerland of Suisse.” Yang menjadi pertanyaan kita bersama adalah, mengapa Soekarno tidak menggunakan stempel RI. Pertanyaan itu sempat terjawab, bahwa beliau khawatir harta itu akan dicairkan oleh pemimpin Indonesia yang korup, kelak.
Perjanjian yang oleh dunia moneter dipandang sebagai pondasi kolateral ekonomi dunia hingga kini, menjadi perdebatan panjang yang tak kunjung selesai pada kedua negara, Indonesia dan Amerika. Banyak para tetua dan kini juga anak muda Indonesia dengan bangganya menceritakan bahwa Amerika kaya karena dijamin harta rakyat Indonesia. Bahkan ada yang mengatakan, Amerika berhutang banyak pada rakyat Indonesia, karena harta itu bukan punya pemerintah dan bukan punya negara Indonesia, melainkan harta rakyat Indonesia. Tetapi, bagi bangsa Amerika, perjanjian kolateral ini dipandang sebagai sebuah kesalahan besar sejarah Amerika.
The Green Hilton Agreement 1963.
Barangkali ini pulalah penyebab, mengapa Bung Karno kemudian dihabisi karir politiknya oleh Amerika sebelum berlakunya masa jatuh tempo The Green Hiltom Agreement. Ini berkaitan erat dengan kegiatan utama Soeharto ketika menjadi Presiden RI ke-2. Dengan dalih sebagai dalang PKI, banyak orang terdekat Bung Karno dipenjarakan tanpa pengadilan seperti Soebandrio dan lainnya. Menurut tutur mereka kepada pers, ia dipaksa untuk menceritakan bagaimana ceritanya Bung Karno menyimpan harta nenek moyang di luar negeri. Yang terlacak kemudian hanya “Dana Revolusi” yang nilainya tidak seberapa. Tetapi kekayaan yang menjadi dasar perjanjian The Green Hilton Agreement ini hampir tidak terlacak oleh Soeharto, karena kedua peneken perjanjian sudah tiada.
Kendati perjanjian itu mengabaikan pengembaliannya, namun Bung Karno mendapatkan pengakuan bahwa status koloteral tersebut bersifat sewa (leasing). Biaya yang ditetapkan Bung Karno dalam perjanjian sebesar 2,5% setahun bagi siapa atau bagi negara mana saja yang menggunakannya. Dana pembayaran sewa kolateral ini dibayarkan pada sebuah account khusus atas nama The Heritage Foundation yang pencairannya hanya boleh dilakukan oleh Bung Karno sendiri atas restu yang dimuliakan Sri Paus Vatikan. Namun karena Bung Karno “sudah tiada” (wallahuallam), maka yang ditunggu adalah orang yang diberi kewenangan olehnya. Namun sayangnya, ia hanya pernah memberikan kewenangan pada satu orang saja di dunia dengan ciri-ciri tertentu. Dan inilah yang oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, bahwa yang dimaksudkan adalah Satria Piningit yang kemudian disakralkan, utamanya oleh masyarakat Jawa. Tetapi kebenaran akan hal ini masih perlu penelitian lebih jauh.
April 2009, dana yang tertampung dalam The Heritage Foundation sudah tidak terhitung nilainya. Jika biaya sewa 2.5% ditetapkan dari total jumlah batangan emasnya 57.150 ton, maka selama 34 tahun hasil biaya sewanya saja sudah setera 48.577 ton emas. Artinya kekayaan itu sudah menjadi dua kali libat lebih, dalam kurun kurang dari setengah abad atau setara dengan USD 3,2 Trilyun atau Rp 31.718 Trilyun, jika harga 1 gram emas Rp 300 ribu. Hasil lacakan terakhir, dana yang tertampung dalam rekening khusus itu jauh lebih besar dari itu. Sebab rekening khusus itu tidak dapat tersentuh oleh otoritas keuangan dunia manapun, termasuk pajak. Karenanya banyak orang-orang kaya dunia menitipkan kekayaannya pada account khusus ini. Tercatat mereka seperti Donald Trump, pengusaha sukses properti Amerika, Raja Maroko, Raja Yordania, Turki, termasuk beberapa pengusaha besar dunia lainnya seperti Adnan Kassogi dan Goerge Soros. Bahkan Soros hampir menghabiskan setengah dari kekayaannya untuk mencairkan rekening khusus ini sebelumnya.
Pihak Turki malah pernah meloby beberapa orang Indonesia untuk dapat membantu mencairkan dana mereka di pada account ini, tetapi tidak berhasil. Para pengusaha kaya dari organisasi Yahudi malah pernah berkeliling Jawa jelang akhir 2008 lalu, untuk mencari siapa yang diberi mandat oleh Bung Karno terhadap account khusus itu. Para tetua ini diberi batas waktu oleh rekan-rekan mereka untuk mencairkan uang tersebut paling lambat Desember 2008. Namun tidak berhasil.
Usaha pencairan rekening khusus ini bukan kali ini saja, tahun 1998 menurut investigasi yang dilakukan, pernah dicoba juga tidak berhasil. Argumentasi yang diajukan tidak cukup kuat. Dan kini puluh orang dan ratusan orang dalam dan luar negeri mengaku sebagai pihak yang mendapat mandat tersebut. Ada yang usia muda dan ada yang tua. Hebatnya lagi, cerita mereka sama. Bahwa mereka mengaku penguasa aset rakyat Indonesia, dan selalu bercerita kepada lawan bicaranya bahwa dunia ini kecil dan dapat mereka atur dengan kekayaan yang ia terima. Ada yang mengaku anak Soekarno. lebih parah lagi, ada yang mengaku Soekarno sunggguhan tetapi kini telah berubah menjadi muda. Wow.
Padahal, hasil penelusuran penulis. Bung Karno tidak pernah memberikan mandat kepada siapapun. Dan setelah tahun 1965, Bung Karno ternyata tidak pernah menerbitkan dokumen-dokumen atas nama sipulan pun. Sebab setelah 1963 itu, owner harta rakyat Indonesia menjadi tunggal, ialah Bung Karno itu sendiri. Namun sayang, CUSIP Number (nomor register World Bank) atas kolateral ini bocor. Nah, CUSIP inilah yang kemudian dimanfaatkan kalangan banker papan atas dunia untuk menerbitkan surat-surat berharga atas nama orang Indonesia. Pokoknya siapapun, asal orang Indonesia berpassport Indonesia dapat dibuatkan surat berharga dari UBS, HSBC dan bank besar dunia lainnya. Biasanya terdiri dari 12 lembar, diantaranya ada yang berbentuk Proof of Fund, SBLC, Bank Guransi, dan lainnya. Nilainya pun pantastis. rata-rata diatas USD 500 juta. Bahkan ada yang bernilai USD 100 milyar.
Ketika dokumen tersebut dicek, maka kebiasaan kalangan perbankkan akan mengecek CUSIP Number. Jika memang berbunyi, maka dokumen tersebut dapat menjalani proses lebih lanjut. Biasanya kalangan perbankkan akan memberikan bank Officer khusus bagi surat berharga berformat ini dengan cara memasan Window Time untuk sekedar berbicara sesama bank officer jika dokumen tersebut akan ditransaksikan. Biasanya dokumen jenis ini hanya bisa dijaminkan atau lazim dibuatkan rooling program atau privcate placement yang bertempo waktu transaksi hingga 10 bulan dengan high yeild berkisar antara 100 s/d 600 % setahun. Uangnya hanya bisa dicairkan untuk proyek kemanusiaan. Makanya, ketika terjadi musibah tsunami di Aceh dan gempa besar lainnya di Indonesia, maka jenis dokumen ini beterbangan sejagat raya bank. Tapi anehnya, setiap orang Indonesia yang merasa nama tercantum dalam dokumen itu, masih miskin saja hingga kini. Mengapa? Karena memang hanya permainan banker kelas kakap untuk mengakali bagaimana caranya mencairkan aset yang terdapat dalam rekening khusus itu.
Melihat kasus ini, tak heran bila banyak pejabat Indonesia termasuk media massa Indonesia menyebut “orang gila” apabila ada seseorang yang mengaku punya harta banyak, milyaran dollar Amerika Serikat. Dan itulah pula berita yang banya menghiasi media massa. Ketidakpercayaan ini satu sisi menguntungkan bagi keberadaan harta yang ada pada account khusus ini, sisi lain akan membawa bahaya seperti yang sekarang terjadi. Yakni, tidak ada pembelaan rakyat, negara dan pemerintah Indonesia ketika harta ini benar-benar ada.
Kasih sedih itu terjadi. Presiden SBY ikut serta dalam pertemuan G20 April silam. Karena Presiden SBY tidak pernah percaya, atau mungkin ada hal lain yang kita belum tau, maka SBY ikut serta menandatangani rekomendasi G20. Padahal tekenan SBY dalam sebuah memorandum G20 di London itu telah diperalat oleh otoritas keuangan dunia untuk menghapuskan status harta dan kekayaan rakyat Indonesia yang diperjuangkan Bung Karno melalui kecanggihan diplomatik. Mengapa, karena isi memorandum itu adalah seakan memberikan otoritas kepada lembaga keuangan dunia seperti IMF dan World Bank untuk mencari sumber pendanaan baru bagi mengatasi keuangan global yang paling terparah dalam sejarah ummat manusia.
Atas dasar rekomendasi G20 itu, segera saja IMF dan World Bank mendesak Swiss untuk membuka 52.000 rekening di UBS yang oleh mereka disebut aset-aset bermasalah. Bahkan lembaga otoritas keuangan dunia sepakat mendesak Vatikan untuk memberikan restu bagi pencairan aset yang ada dalam The Heritage Foundation demi menyelamatkan ummat manusia. Memang, menurut sebuah sumber terpercaya, ada pertanyaan kecil dari Vatikan, apakah Indonesia juga telah menyetujui? Tentu saja, tandatangan SBY diperlihat dalam pertemuan itu. Berarti sirnalah sudah harta rakyat dan bangsa Indonesia. Barangkali inilah “dosa SBY” dan dosa kita semua yang paling besar dalam sejarah bangsa Indonesia. Sebab, bila SBY dan kita sepakat untuk paham akan hal ini, setidaknya ada geliat diplomatik tingkat tinggi untuk mencairkan aset sebesar itu. Lantas ada pertanyan; Sebodoh itukah kita? (safari ans: tulisan ini akan terus diperkaya. Conbtact; email safari_ans@yahoo.com. Sms. 0818778216).
Sumber :
http://safari2009.wordpress.com/2009/07/07/perjuangan-bung-karno-sirna-dengan-tekenan-sby-di-g20/
“Considering this statement, which was written and signed in Novemver, 21th 1963 while the new certificate was valid in 1965 all the ownership, then the following total volumes were just obtained.”
Itulah sepenggal kalimat yang menjadi berkah sekaligus kutukan bagi bangsa Indonesia hingga kini. Kalimat itu menjadi kalimat penting dalam perjanjian antara Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dengan Soekarno pada 1963.
Soekarno dan John F. Kennedy
Banyak pengamat Amerika melihat perjanjian yang kini dikenal dengan nama “The Green Hilton Agreement” itu sebagai sebuah kesalahan bangsa Amerika. Tetapi bagi Indonesia, itulah sebuah kemenangan besar yang diperjuangkan Bung Karno. Sebab volume batangan emas tertera dalam lembaran perjanjian itu terdiri dari 17 paket sebanyak 57.150 ton lebih emas murni.
Bahasa lain yang sering dikemukakan Bung Karno kepada rekan terdekatnya, bahwa ia ingin harta nenek moyang yang telah dirampas oleh imprealisme dan kolonialisme dulu bisa kembali. Tetapi perjanjian yang diteken itu, hanya sebatas pengakuan dan mengabaikan pengembaliannya. Sebab Negeri Paman Sam itu mengambilnya sebagai harta pampasan perang dunia I dan II. Konon cerita, harta itu dibawa ke Belanda dari Indonesia, kemudian Belanda kalah perang dengan Jerman, maka Jerman memboyong harta itu ke negaranya. Lalu dalam perang dunia kedua, Jerman kalah dengan Amerika, maka Amerika membawa semua harta itu ke negaranya hingga kini.
Perjanjian itu berkop surat Burung Garuda bertinta emas di bagian atasnya yang kemudian menjadi pertanyaan besar pengamat Amerika. Yang ikut serta menekan dalam perjanjian itu tertera John F. Kennedy selaku Presiden Amerika Serikat dan William Vouker yang berstempel “The President of The United State of America” dan dibagian bawahnya tertera tandatangan Soerkarno dan Soewarno berstempel “Switzerland of Suisse.” Yang menjadi pertanyaan kita bersama adalah, mengapa Soekarno tidak menggunakan stempel RI. Pertanyaan itu sempat terjawab, bahwa beliau khawatir harta itu akan dicairkan oleh pemimpin Indonesia yang korup, kelak.
Perjanjian yang oleh dunia moneter dipandang sebagai pondasi kolateral ekonomi dunia hingga kini, menjadi perdebatan panjang yang tak kunjung selesai pada kedua negara, Indonesia dan Amerika. Banyak para tetua dan kini juga anak muda Indonesia dengan bangganya menceritakan bahwa Amerika kaya karena dijamin harta rakyat Indonesia. Bahkan ada yang mengatakan, Amerika berhutang banyak pada rakyat Indonesia, karena harta itu bukan punya pemerintah dan bukan punya negara Indonesia, melainkan harta rakyat Indonesia. Tetapi, bagi bangsa Amerika, perjanjian kolateral ini dipandang sebagai sebuah kesalahan besar sejarah Amerika.
The Green Hilton Agreement 1963.
Barangkali ini pulalah penyebab, mengapa Bung Karno kemudian dihabisi karir politiknya oleh Amerika sebelum berlakunya masa jatuh tempo The Green Hiltom Agreement. Ini berkaitan erat dengan kegiatan utama Soeharto ketika menjadi Presiden RI ke-2. Dengan dalih sebagai dalang PKI, banyak orang terdekat Bung Karno dipenjarakan tanpa pengadilan seperti Soebandrio dan lainnya. Menurut tutur mereka kepada pers, ia dipaksa untuk menceritakan bagaimana ceritanya Bung Karno menyimpan harta nenek moyang di luar negeri. Yang terlacak kemudian hanya “Dana Revolusi” yang nilainya tidak seberapa. Tetapi kekayaan yang menjadi dasar perjanjian The Green Hilton Agreement ini hampir tidak terlacak oleh Soeharto, karena kedua peneken perjanjian sudah tiada.
Kendati perjanjian itu mengabaikan pengembaliannya, namun Bung Karno mendapatkan pengakuan bahwa status koloteral tersebut bersifat sewa (leasing). Biaya yang ditetapkan Bung Karno dalam perjanjian sebesar 2,5% setahun bagi siapa atau bagi negara mana saja yang menggunakannya. Dana pembayaran sewa kolateral ini dibayarkan pada sebuah account khusus atas nama The Heritage Foundation yang pencairannya hanya boleh dilakukan oleh Bung Karno sendiri atas restu yang dimuliakan Sri Paus Vatikan. Namun karena Bung Karno “sudah tiada” (wallahuallam), maka yang ditunggu adalah orang yang diberi kewenangan olehnya. Namun sayangnya, ia hanya pernah memberikan kewenangan pada satu orang saja di dunia dengan ciri-ciri tertentu. Dan inilah yang oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, bahwa yang dimaksudkan adalah Satria Piningit yang kemudian disakralkan, utamanya oleh masyarakat Jawa. Tetapi kebenaran akan hal ini masih perlu penelitian lebih jauh.
April 2009, dana yang tertampung dalam The Heritage Foundation sudah tidak terhitung nilainya. Jika biaya sewa 2.5% ditetapkan dari total jumlah batangan emasnya 57.150 ton, maka selama 34 tahun hasil biaya sewanya saja sudah setera 48.577 ton emas. Artinya kekayaan itu sudah menjadi dua kali libat lebih, dalam kurun kurang dari setengah abad atau setara dengan USD 3,2 Trilyun atau Rp 31.718 Trilyun, jika harga 1 gram emas Rp 300 ribu. Hasil lacakan terakhir, dana yang tertampung dalam rekening khusus itu jauh lebih besar dari itu. Sebab rekening khusus itu tidak dapat tersentuh oleh otoritas keuangan dunia manapun, termasuk pajak. Karenanya banyak orang-orang kaya dunia menitipkan kekayaannya pada account khusus ini. Tercatat mereka seperti Donald Trump, pengusaha sukses properti Amerika, Raja Maroko, Raja Yordania, Turki, termasuk beberapa pengusaha besar dunia lainnya seperti Adnan Kassogi dan Goerge Soros. Bahkan Soros hampir menghabiskan setengah dari kekayaannya untuk mencairkan rekening khusus ini sebelumnya.
Pihak Turki malah pernah meloby beberapa orang Indonesia untuk dapat membantu mencairkan dana mereka di pada account ini, tetapi tidak berhasil. Para pengusaha kaya dari organisasi Yahudi malah pernah berkeliling Jawa jelang akhir 2008 lalu, untuk mencari siapa yang diberi mandat oleh Bung Karno terhadap account khusus itu. Para tetua ini diberi batas waktu oleh rekan-rekan mereka untuk mencairkan uang tersebut paling lambat Desember 2008. Namun tidak berhasil.
Usaha pencairan rekening khusus ini bukan kali ini saja, tahun 1998 menurut investigasi yang dilakukan, pernah dicoba juga tidak berhasil. Argumentasi yang diajukan tidak cukup kuat. Dan kini puluh orang dan ratusan orang dalam dan luar negeri mengaku sebagai pihak yang mendapat mandat tersebut. Ada yang usia muda dan ada yang tua. Hebatnya lagi, cerita mereka sama. Bahwa mereka mengaku penguasa aset rakyat Indonesia, dan selalu bercerita kepada lawan bicaranya bahwa dunia ini kecil dan dapat mereka atur dengan kekayaan yang ia terima. Ada yang mengaku anak Soekarno. lebih parah lagi, ada yang mengaku Soekarno sunggguhan tetapi kini telah berubah menjadi muda. Wow.
Padahal, hasil penelusuran penulis. Bung Karno tidak pernah memberikan mandat kepada siapapun. Dan setelah tahun 1965, Bung Karno ternyata tidak pernah menerbitkan dokumen-dokumen atas nama sipulan pun. Sebab setelah 1963 itu, owner harta rakyat Indonesia menjadi tunggal, ialah Bung Karno itu sendiri. Namun sayang, CUSIP Number (nomor register World Bank) atas kolateral ini bocor. Nah, CUSIP inilah yang kemudian dimanfaatkan kalangan banker papan atas dunia untuk menerbitkan surat-surat berharga atas nama orang Indonesia. Pokoknya siapapun, asal orang Indonesia berpassport Indonesia dapat dibuatkan surat berharga dari UBS, HSBC dan bank besar dunia lainnya. Biasanya terdiri dari 12 lembar, diantaranya ada yang berbentuk Proof of Fund, SBLC, Bank Guransi, dan lainnya. Nilainya pun pantastis. rata-rata diatas USD 500 juta. Bahkan ada yang bernilai USD 100 milyar.
Ketika dokumen tersebut dicek, maka kebiasaan kalangan perbankkan akan mengecek CUSIP Number. Jika memang berbunyi, maka dokumen tersebut dapat menjalani proses lebih lanjut. Biasanya kalangan perbankkan akan memberikan bank Officer khusus bagi surat berharga berformat ini dengan cara memasan Window Time untuk sekedar berbicara sesama bank officer jika dokumen tersebut akan ditransaksikan. Biasanya dokumen jenis ini hanya bisa dijaminkan atau lazim dibuatkan rooling program atau privcate placement yang bertempo waktu transaksi hingga 10 bulan dengan high yeild berkisar antara 100 s/d 600 % setahun. Uangnya hanya bisa dicairkan untuk proyek kemanusiaan. Makanya, ketika terjadi musibah tsunami di Aceh dan gempa besar lainnya di Indonesia, maka jenis dokumen ini beterbangan sejagat raya bank. Tapi anehnya, setiap orang Indonesia yang merasa nama tercantum dalam dokumen itu, masih miskin saja hingga kini. Mengapa? Karena memang hanya permainan banker kelas kakap untuk mengakali bagaimana caranya mencairkan aset yang terdapat dalam rekening khusus itu.
Melihat kasus ini, tak heran bila banyak pejabat Indonesia termasuk media massa Indonesia menyebut “orang gila” apabila ada seseorang yang mengaku punya harta banyak, milyaran dollar Amerika Serikat. Dan itulah pula berita yang banya menghiasi media massa. Ketidakpercayaan ini satu sisi menguntungkan bagi keberadaan harta yang ada pada account khusus ini, sisi lain akan membawa bahaya seperti yang sekarang terjadi. Yakni, tidak ada pembelaan rakyat, negara dan pemerintah Indonesia ketika harta ini benar-benar ada.
Kasih sedih itu terjadi. Presiden SBY ikut serta dalam pertemuan G20 April silam. Karena Presiden SBY tidak pernah percaya, atau mungkin ada hal lain yang kita belum tau, maka SBY ikut serta menandatangani rekomendasi G20. Padahal tekenan SBY dalam sebuah memorandum G20 di London itu telah diperalat oleh otoritas keuangan dunia untuk menghapuskan status harta dan kekayaan rakyat Indonesia yang diperjuangkan Bung Karno melalui kecanggihan diplomatik. Mengapa, karena isi memorandum itu adalah seakan memberikan otoritas kepada lembaga keuangan dunia seperti IMF dan World Bank untuk mencari sumber pendanaan baru bagi mengatasi keuangan global yang paling terparah dalam sejarah ummat manusia.
Atas dasar rekomendasi G20 itu, segera saja IMF dan World Bank mendesak Swiss untuk membuka 52.000 rekening di UBS yang oleh mereka disebut aset-aset bermasalah. Bahkan lembaga otoritas keuangan dunia sepakat mendesak Vatikan untuk memberikan restu bagi pencairan aset yang ada dalam The Heritage Foundation demi menyelamatkan ummat manusia. Memang, menurut sebuah sumber terpercaya, ada pertanyaan kecil dari Vatikan, apakah Indonesia juga telah menyetujui? Tentu saja, tandatangan SBY diperlihat dalam pertemuan itu. Berarti sirnalah sudah harta rakyat dan bangsa Indonesia. Barangkali inilah “dosa SBY” dan dosa kita semua yang paling besar dalam sejarah bangsa Indonesia. Sebab, bila SBY dan kita sepakat untuk paham akan hal ini, setidaknya ada geliat diplomatik tingkat tinggi untuk mencairkan aset sebesar itu. Lantas ada pertanyan; Sebodoh itukah kita? (safari ans: tulisan ini akan terus diperkaya. Conbtact; email safari_ans@yahoo.com. Sms. 0818778216).
Sumber :
http://safari2009.wordpress.com/2009/07/07/perjuangan-bung-karno-sirna-dengan-tekenan-sby-di-g20/
SOEKARNO'S TREASURE (MITOS HARTA KARUN BUNG KARNO)
INDONESIAN NATIONAL TREASURE
FILM INI AKAN MENGINGATKAN BAHWA HARTA TERPENDAM ITU ADAINDONESIAN NATIONAL TREASURE
HARTA INDONESIA
KRONOLOGIS BARANG-BARANG AMANAH SOEKARNO:
1. Pd Awal Abad 17 ASET HARTA Raja2 & Kesultanan Nusantara (Cirebon, G.Pakuan, Banten, Deli, Riau, Kutai, Makasar, Bone, Goa, Luwut,Ternate, dLL,) Dalam Nilai Ratusan Trilyun USD (dalam bentuk emas,logam mulia,berlian,dsb) diSimpan di Bank Zuchrigh - Jerman (karena pada saat itu Jerman adalah negara makmur & menguasai DUNIA. Serta bank tersebut adalah salah satu bank yg tertua di dunia)
2. Pd Thn 1620 Nusantara di JAJAH BELANDA selama 3,5'Abad. Bgi Kesultanan / Raja2 Nusantara yg Melawan Belanda, DATA Administrasi HARTA di Bumi Hanguskan, Hanya bagi Kerajaan Amangkurat I tetap memiliki DATA UTUH, Krn PnJiLat Blanda.
NOTTE:
Salah satu bukti Amangkurat I sbg penjilat Belanda : Pangeran Girilaya - Raja Cirebon II selaku menantu dari Raja Amangkurat I, atas tipuan - Undangan Makan - ternyata Raja Cirebon II beserta kedua putranya yg berumur 11 & 9 thn ditahan selama 10 thn, hingga wafatnya Raja Cirebon II yg dimakamkan di Girilaya. Atas wafatnya Raja Cirebon II, Sultan TRUNUJOYO diutus untuk menjemput kedua putra mahkota tsb untuk menggantikan tahta Kerajaan Cirebon. Dgn melalui peperangan, akhirnya Trunojoya berhasil membawa Putra Mahkota yg kedua/adiknya. Sedangkan Putra Mahkota yg pertama/kakaknya,diamankan oleh paman dr Ibunya ke Gn.Lawu. Hingga akhirnya berdiri Kerajaan Cirebon mnjadi dua kesultanan,yaitu; KANOMAN & KASEPUHAN.
3. Pd Th 1939, AS Setting "Bung Karno" untuk Menata ASET Raja2 Nusantara dan Pngalihan HAK atas nama Pribadi SOEKARNO.
NOTTE:
a. PENYERAHAN HIBAH REKAYASA dilakukan oleh Raja SoLo & Yogya yg Mengatasnamakan Raja2 Nusantara. Selanjutnya Aset Ke 2 RAJA Tsb UTUH/TDK DI HIBAHKAN.
b. HAK AHLIWARIS RajaNusantara, SPESERPUN NIHIL (tdk menerima hak waris).
4. Th.1944 Berdirilah BANK DUNIA atas DASAR COLETRAL ASET RajaNusantara!! Bank Dunia mulai memberikan pinjaman kepada 40 Negara. Maka semenjak itu AS semakin KUAT utk CETAK UANG & SUSUN STRATEGI PERSENJATAAN utk menguasai dunia.
5. Th.1945 'PD.-II. JEPANG MNYERAH, Mbri Kmerdekaan.
Beberapa fakta :
a. Bung Karno dalam salah satu pidatonya pernah berkata "..kalau Jepang tidak memberikan kemerdekaan kepada kita,maka saya akan minta AS utk mem-bom Jepang.."
b. Bung Karno diangkat Jdi KETUA PBB, Bukankah pada Waktu itu org Asing Banyak yg Lebih Pintar dr Bung Karno? "TDK ANEH LGI". Krn Brdirinya Bank Dunia berasal dr Aset RAJA NUSANTARA. Smp saat ini,tidak ada jabatan Ketua PBB selain Bung Karno,yang ada hanyalah SEKJEN.
NOTTE:
Th.45' utk Bngun NEGARA Klau Bung Karno JUJUR & BENAR (TDK AMBISIUS), Hrsnya Kumpulkn Sultan2 Nusntara Utk diberi tahu Klau Buyutnya (Raja Nusantara) pd Abd.17'SimpnHrta di Bank Juchrigh-Jerman. Knpa Bung Karno BUNGKAM?.?
6. Antara thn 50 -53, Bung Karno memberikan PELIMPAHAN COLETERAL kepada Kolega & Keluarganya, yg berasal dari ASET RAJA2 NUSANTARA yg dihibahkan atas nama pribadi Bung Karno. Skrg sdh pd Balik Nama.
7. Th.54, sebagian sisa Dana Koleteral tsb dibagi2kan dalam bentuk AMANAH kpd 73 org Tkoh Negara & Ulama, Krn Ada Kpentingan POLITIK PRAKTIS. Th.55 Pmilu Pertama, Bung Karno diangkat Presiden "SEUMUR HIDUP"
NOTTE:
a. Penerima PELIMPAHAN COLETERAL mendapatkan Royalti, namun pemegang AMANAH tdk mendapatkan Royalti. Siapakah yg Nikmati Royalti atas Dana Coleteral dr Bank Dunia? Siapa Lagi Kalau Bukan Colega & KLrgnya.
b. Perlu Pndirian "LEVARN" / Lembaga Executive Verifiksi Aset Raja Nusantra
c. MKSD+TJUAN: AtsTrsimpannya Aset Raja Nusantra, baik Milik Rja/Ksultanan: Cerbon, G.Pakuan, Banten, Deli, Riau, Kutai, Mksar, Bone, Goa, Luwut,Trnate, dLL, yg disimpn pd Awal Abd.17diBank Zuchrigh - Jerman dg Nilai RatusnTrliyun USD yg telah diHibahkan ke Pribadi Ir.Soekarno (Rekyasa JO. AS), Utk MODAL AWAL Pmbentukan BANK DUNIA, kini sdh pd Balik nama bgi a/n Kelrga & Coleganya (di_Luar AMANAH). Hrs Di VERIFIKASI/ Tata Juridis FormiL Utk Ktetapn HAK bgi Ahli WARIS & NEGARA.
d. Dlm Prtemuan Para Sultan SeIndonesia diBali pd thn lalu. Selaku Ahliwaris Mengharapkan KEADILAN HAK, atas HartaYg di Gelapkan. Smg Para AMANAH dLL, Mnyadari ats Kganjilan Hibah tsb.
8. Mengapa BK Keluar dr PBB & Pidatonya antara Th 1959 s/d 1963, Ber-API2 ANTI IMPERIALIS, ANTI NEKOLIM..! Krn ColetraLnya TERNYATA TDK BS DICAIRKAN & DIGUNAKAN UTK PEMBANGUNAN NKRI sesuai dgn REPELITA yg telah diprogram. Alias dipersulit oleh AS
9. AS berkepentingan untuk membungkam Bung Karno,selain krn alas an Dana Coleteral tsb, juga krn Bung Karno membentuk POROS SEGITIGA Peking-Jakarta-Pyongyang. Selanjutnya melalui KONSPIRASI & tipu daya,AS bertindak sebagai DALANG atas lengsernya Bung Karno.
10. Tiga org Jendral (yg terlibat dlm gerakan BAWAH TANAH buatan AS) datang & menodongkan senjata kepada Bung Karno untuk Menandatangani SUPERSEMAR.
NOTTE:
Kemudian isi Supersemar di-UBAH (dipalsukan) & diserahkan kpd Soeharto. Soeharto tdk mengetahui ttg PEMALSUAN Supersemar tsb & menjalankan Supersemar dng baik. Soeharto baru mengetahui hal tsb skitar thn ‘80an. Namun sdh terlambat & SEJARAH sdh terlanjur dituliskan.
11. Soekarno lengser & Soeharto menjabat sebagai Presiden RI.
12. Sekitar Th. 1995, 7 orang pemegang SURAT AMANAH dr Soekarno, menghadap Soeharto agar Pemerintah dapat menggunakan Dana Coletral tsb utk pembangunan RI.
NOTTE:
Dana Coletral tsb (yg ada di Bank Dunia) tdk dpt dicairkan,namun dapat digunakan untuk Jaminan Cetak Uang. Soeharto mengajukan ijin utk pencetakan IDR atas Jaminan Dana Coletral tsb.
13. Dilakukan Sidang Moneter Internasional, dng salah satu agenda utk membahas rencana pencetakan IDR oleh pemerintah RI. 10-negara menolak utk memberikan ijin (termasuk AS & sekutunya),sisanya mengijinkan. Atas dasar voting,maka pemerintah RI diijinkan utk mencetak uang sebesar "Rp. 20.000 trilyun" dng jaminan 5 Coletral (Salah satu Coletral tsb adalah milik Kerajaan Cirebon sebesar 13.000 trilyun)
NOTTE:
AS tdk memberikan ijin,krn khawatir Soeharto akan membangkitkan DUNIA ISLAM. Krn thn 1987 Yayasan AmalBaktiMuslimPancasila sdh mulai merintis & menggalakkan bantuan utk pembangunan masjid di sluruh Ind. Mbak Tutut sdh mulai memakai kerudung & dianggap sbg simbol kebangkitan dunia Islam.
14. Pencetakan uang dilakukan di Jerman & Israel (pemenang tender adalah Australia). Disisi lain AS & sekutunya mulai melakukan KONSPIRASI utk merusak stabilitas Ekonomi Internasional.
15. Maret 1997, secara bertahap IDR sdh mulai masuk ke Ind (masih berstatus atas nama Amanah yg ditempatkan di luar gudang BI). Baru sekitar 9% IDR tsb yg diregristasi oleh BI,terjadilah KRISIS MONETER krn George Soros melakukan transaksi PEMBELIAN RUPIAH secara besar2an yg dibayar dgn USD. IDR dicetak dalam cetakan uang plastik pecahan Rp.100.000,- thn cetakan 1997.
NOTTE:
Pak HArto berencana dlm periode 1998 ? 2003, TrySutrisno menjabat sebagai Wakil Presiden. Thn 2000 Pak Harto membuat pondasi sbg landasan kuat dlm pembanguna tinggal landas utk take off menuju ADIL & MAKMUR. Thn 2002 Pak Harto berencana utk mengundurkan diri & dilanjutkan oleh wakilnya Try Sutrisno sbg presiden.
16. AS semakin gencar melakukan konspirasi,sadar ataupun tdk sadar byk unsur masyarakat yg sdh masuk dalam TIPU DAYA & skenario AS.
NOTTE:
a. a].Byk mahasiswa, rakyat yg merasa idealis & menuntut lengsernya Soeharto. Namun sesungguhnya mrk tidak sadar bhwa ini semua adalah skenario AS utk menurunkan Soeharto.
b. b].Bberapa Tokoh Boneka Politik bentukan AS, yaitu 4 org yg dikenal dgn sebutan "SMAG"
c. c].Terjadinya KERUSUHAN MEI,yg dikoordinir oleh seorang tokoh pemuda atas cetakan SMAG.
17. Soeharto lengser & BJ Habibie menjabat sbg presiden RI.
18. Smua IDR pada akhirnya smp di Indonesia, Pak Harto memerintahkan 49org JENDERAL (7org Jenderal Bintang-4 & 42org Jenderal Bintang-2) utk mengamankan gudang2 IDR yg masih bersatus atas nama Amanah.
19. BJ Habibie dipolitisir oleh AS utk realisasi Referendum di TimTim, dng janji apabila terlaksana dng 'JUJUR & ADIL' maka Habibie akan didukung utk menjabat sbg Presiden RI utk selanjutnya.
NOTTE:
Habibie diTIPU MENTAH2 oleh AS & sekutunya. Hasil jajak pendapat diMANIPULASI (yg dihitung di Gd.Putih-AS,tdk dihitung di lapangan) & berujung pada lepasnya TimorTimur dr NKRI. Itulah jatuhnya Habibie dampak tertipu politik praktis. Karena Habibie sejatinya bukan org misi AS, melainkan Habibie adalah Jerman-isme.
20. Rapuhnya Pemerintahan RI & sebagian besar Tokoh2 Negara terlibat dlam dosa "KERUSUHAN MEI". AS PEGANG KARTU Tokoh2 Negara tsb, lalu leluasa utk MENDIKTE pemerintah. Boleh dikata,semenjak itu PEMERINTAHAN hanya menjadi boneka AS & tdk mampu utk lepas dr cengkraman AS.
21. PENTING..
a. Kebenaran ini dituliskan bukan utk menyudutkan PIHAK2 TERTENTU, namun utk MENEGAKKAN SEBUAH KEBENARAN.
b. Bangsa Indonesia sngat beruntung telah memiliki 2 org PUTRA TERBAIKNYA yaitu SOEKARNO & SOEHARTO.
c. Rapatkan barisan,jgn mudah teradu domba oleh KONSPIRASI AS & sekutunya. Tumbuhkan jiwa PATRIOTIK kita,karena bisa jadi..melalui KONSPIRASI AS, perang AFGHANISTAN & IRAK dapat terjadi di TanahAir yg qta Cintai ini..
d. Atas Cronologis Harta SOEKARNO tsb. Pd Prinsipnya KITA, para PEMEGANG AMANAH & penerimaPELIMPAHA COLETERAL, perlu utk Menyadari Bahwa Pelaksanaan HIBAH ASET RAJA NUSANTARA, Kpd Pribadi Bung Karno adalah "CACAD HUKUM"
e. Brg_Amanh BK' Bkn urusan Qt,melainkan Urusan KARUHUN, dan itu semua hanya Panggung Sandiwara.*yahooindo.com
Sumber :
http://www.indonesiaindonesia.com/f/36954-kronologis-barang-barang-amanah-soekarno/
Subscribe to:
Posts (Atom)
